Cianjur, Jabar -eskoncer.com- Sabtu (15/11/2025), Sorotan tajam kembali diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur setelah praktik kawin kontrak di kawasan wisata Cipanas kembali mencuat ke permukaan. Kritik keras kali ini datang dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STAI Al-Azhary Cianjur yang menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam menegakkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak.
Presiden Mahasiswa STAI Al-Azhary, Fauzi Rohmat, menyampaikan bahwa maraknya kembali praktik kawin kontrak menjadi bukti nyata lemahnya implementasi regulasi yang seharusnya melindungi masyarakat, khususnya perempuan, dari eksploitasi. Ia menilai situasi ini sangat memalukan bagi daerah yang dikenal luas sebagai kota santri.
“Cianjur ini kota santri. Tidak pantas praktik seperti ini masih terjadi. Perbup sudah ada, tapi penegakannya lemah,” ujarnya tegas dalam keterangannya.
Fauzi menilai keberadaan Satgas Pencegahan Kawin Kontrak yang dibentuk melalui Perbup 38/2021 seolah tidak memberikan dampak signifikan. Minimnya sosialisasi ke masyarakat, tidak adanya patroli berkala, serta nihilnya tindakan konkret di lokasi-lokasi rawan membuat upaya pencegahan hanya terlihat sebatas formalitas.
Lebih jauh, dirinya mempertanyakan komitmen pemerintah daerah yang sejak awal menggembar-gemborkan pencegahan praktik kawin kontrak, namun tidak diikuti langkah nyata di lapangan.
“Jika regulasi sudah dibuat tetapi praktiknya tetap marak, maka keseriusan pemerintah patut dipertanyakan,” tegasnya.
Atas situasi tersebut, DEMA STAI Al-Azhary mendorong Pemkab Cianjur untuk segera mengambil langkah tegas dan terukur. Beberapa rekomendasi pun disampaikan, meliputi:
1. Evaluasi total terhadap pelaksanaan Perbup 38/2021.
2. Penindakan tegas terhadap oknum yang diduga terlibat atau memfasilitasi praktik kawin kontrak.
3. Pengawasan ketat terhadap vila serta penginapan di kawasan yang selama ini dikenal rawan.
4. Pengaktifan kembali Satgas, sekaligus memastikan kinerjanya sesuai mandat Perbup.
Fauzi memastikan bahwa kalangan mahasiswa tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal persoalan yang dianggap merendahkan martabat perempuan sekaligus mencoreng nama baik Cianjur ini.
“Martabat Cianjur tidak boleh dibeli. Pemerintah harus hadir dan bertindak tegas menjaga marwah Cianjur sebagai tatar santri,” pungkasnya.
Narasi protes dari mahasiswa ini diharapkan menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk kembali menaruh perhatian serius terhadap praktik kawin kontrak yang selama ini menjadi masalah laten di kawasan Cipanas.
Ben
