Kamis, 13 Juni 2024
IMG-20240517-WA0000

Kemendag Adakan Bintek Bagi SDM Anggota LPKSM di Bandung

23des

Bandung, eskoncer.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, melalui Direktorat Pemberdayaan Konsumen melaksanakan Bimbingan Teknis bagi SDM Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Tahun 2024 yang dilaksanakan secara tatap muka di Hotel Aryaduta Bandung.

Ir. Chandrini Mestika Dewi,M.Si. Direktur Pemberdayaan Konsumen

Saat ini, masalah perlindungan konsumen semakin kompleks dan dinamis. Terutama akibat perkembangan ekonomi digital yang menyebabkan perdagangan meliputi berbagai aspek dan dimensi. 

Perkembangan perdagangan di Indonesia maupun global yang semakin terbuka menyebabkan barang/jasa yang tersedia di pasar baik offline maupun online semakin beragam, demikian disampaikan Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan RI Ir. Chandrini Mestika Dewi, M.Si saat membuka Bimbingan Teknis Bagi SDM Anggota LPKSM, Kamis (16/5/2024)

Lebih lanjut Chandrini mengatakan, akses dan banyaknya fitur pada situs belanja online, serta beragamnya barang/jasa yang ditawarkan menyebabkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif. Di sisi lain, hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk selalu mengantisipasi permasalahan yang berpotensi timbul sebagai akibat beredarnya barang/jasa yang dapat merugikan konsumen. 

Permasalahan yang mungkin timbul antara lain barang/jasa tidak memenuhi standar yang berlaku, ketidaksesuaian barang/jasa dengan iklan, klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan lain sebagainya, ujarnya 

Beragam permasalahan terkait perlindungan konsumen tersebut tentunya memerlukan penanganan yang beragam pula dari pihak penyelenggara perlindungan konsumen. 

Salah satu lembaga yang diamanatkan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). 

LPKSM memiliki tugas antara lain menyebarkan informasi terkait perlindungan konsumen dan memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan, bersama-sama pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen, serta membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, lanjutnya.

Untuk mendukung upaya perlindungan konsumen, sesuai dengan pasal 46 UUPK, LPKSM yang memenuhi syarat berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha ke peradilan umum. Terkait hal ini, kami juga menilai masih terdapat ketidakseragaman pandangan mengenai pengajuan gugatan yang dilakukan oleh LPKSM seperti legal standing dalam beracara di pengadilan serta tata cara gugatan sederhana, gugatan class action, dan gugatan untuk kepentingan umum yang tidak lain akan menjadi materi pada Bimbingan Teknis SDM LPKSM pada hari ini, ujar Direktur PK.

Mengingat tugas LPKSM yang sangat strategis ini, maka perlu SDM yang berkualitas serta kualifikasi anggota LPKSM dengan pemahaman terhadap UUPK yang baik. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan dan pendidikan yang lebih terarah dan memadai, salah satunya berupa Bimbingan Teknis bagi SDM Anggota LPKSM. 

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan LPKSM yang telah mengikutinya dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta menjadikan konsumen di wilayahnya menjadi konsumen yang berdaya.

Kegiatan yang diikuti oleh 60 peserta perwakilan berbagai LPKSM Kabupaten/Kota dari Propinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat ini dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jl. Sumatra No. 51 Bandung, Kamis – Jum’at (16-17/5/2024)

Adapun materi yang disampaikan meliputi Legal Standing LPKSM dalam beracara di Pengadilan serta Penerapan Klausula Baku dalam melindungi konsumen pada perjanjian jual beli E-commerce yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum UI Dr. Henny Marlyna, SH, MH, MLI. 

Selanjutnya, materi tentang Tatacara Gugatan ke Peradilan Umum (Pasal 46 UUPK No. 8 Tahun 1999) dan Gugatan Sederhana serta Tatacara Gugatan ke Peradilan Umum (Gugatan untuk Kepentingan Umum dan Gugatan Class Action) disampaikan oleh Hakim Tinggi Pemilah Perkara Perdata Khusus, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Dr. Albertus Usada, SH, MH. (Red-01)

23des

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kemendag Adakan Bintek Bagi SDM Anggota LPKSM di Bandung
- oleh Admin dibaca dalam: 5 menit