Minggu, 14 April 2024
Screenshot_20240326-225721~2

ANIES BASWEDAN, MANUSIA TERMAHAL ABAD INI !!.. DAN DI DUNIA

23des

JAKARTA, eSKonCer.Com , untuk menghalanginya butuh biaya 497 triliun !. dan itu yang terlihat, belum biaya yang tidak terlihat… Untuk Menghalanginya, Semua turun gunung mulai dari Presiden, satu kabinet, KPU, Bawaslu, ASN, perangkat desa, aparatur negara, TNI, Polri, oligarki, Bansos, ulama bayaran, buzzer bayaran, lembaga survei 58%, para kaum All in.

Cukup 1 Orang cerdas untuk menggoyangkan Indonesia yang sedang dilanda syndrome blo’on, pungkas Robert. “Man of the match, Anies Baswedan !!..mengerikan hanya untuk menunjukan bahwa NEGERI ini butuh perubahan dan menakutkan oligarki dan rezimnya, yang hanya satu orang Anies Baswedan, bersama timnya tentunya bersama Tim Sukses Bersama relawan bersama pendukung bersama partai politik yang mendukungnya, tapi satu sosoknya yang satu Anies Baswedan.

Tapi itu fakta ada 40 juta orang ini yang data sisa itu ya belum yang dicuri, belum yang dirubah, belum yang dihilangkan, dan sebagainya.

Bisa Jadi sebetulnya kali dua atau kali 3 bisa jadi 80 juta atau bahkan 120 juta Sebenarnya yang pilihan Anies Baswedan, tapi kita tahu kecurangan dimulai jauh-jauh hari bahkan setahun sebelum pencoblosan, lagi lagi ini saya kira fenomena yang dahsyat sekali, manusia termahal abad ini dan di dunia Anis Rasyid Baswedan, terlepas dari perjuangan ini akan dimenangkan oleh siapa baik yang di MK maupun di DPR tapi kita sudah memiliki sosok pemenang yang sesungguhnya Anis Rasyid Baswedan, terang Saeful Zaman.

Jadi saya tidak percaya ada yang namanya angket, ya karena saya tahu betul Ini masalahnya sedalam apa partai politik tidak akan berani mengambil resiko kalau ada investigasi hukum, karena masyarakat sipil ini bisa-bisa Nanti bilang bubarkan semua partai politik yang ada sekarang, karena semua sudah terlibat dalam kerusakan, ini berani enggak Kalau kesimpulannya begitu, nanti itu akan terjadi, menurut Fahri Hamzah.

Terima kasih Saya kira menarik ya Tapi simplifikasi itu juga nggak perlu ya.. kalau untuk menguji niat ya pasti bukan di sini tempatnya, ketika angket nanti itu misalnya udah digulirkan dan kemudian substansi itu dibicarakan maka di situlah kita bisa menguji niat itu, tetapi tentu jadi sangat penting, sama tadi saya katakan, tidak ada yang tidak punya keinginan bahwa sistem politik kita ini harus menjadi jauh lebih matang, demokrasi kita harus lebih kuat, harus lebih bermartabat, itu Prinsip utama. 

Oleh karena itu nggak boleh dibiarkan, kalau sampai ada hal-hal yang kita anggap ini bisa mencederai prinsip-prinsip itu, tidak juga kita biarkan Kalau sampai ada tindakan-tindakan, katakanlah tindakan-tindakan, yang namanya ternyata tindakan-tindakan kekuasaan yang kemudian ini bisa dianggap menimbulkan kejahatan di dalam demokrasi ini, apalagi kalau kemudian ada istilah Oh demokrasi sudah dibajak atau kemudian dibegal, dengan melalui Sekian banyak instrumen yang nanti sama-sama akan kita selidiki dan kemudian bisa dibuktikan di sana, maka kemudian ruang pembuktian itu pasti ya bukan pra hak angket, justru ketika hak angket itu mulai dibahas kemudian para pihak bisa dimintain keterangan, dan dipanggil, maka di situlah kemudian menjadi ruang untuk pembuktian, masing-masing bisa membuktikan dan tugas DPR tentu adalah secara konstitusional itu melakukan penyidikan, kita yang akan nanyain mereka, kita yang akan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka mengklarifikasi, apa benar dugaan ini B, c dan seterusnya itu terjadi.

Dan ini menurut saya yang Justru harus diberikan ruang yang seluas-luasnya tanpa kemudian kita melakukan semacam upaya dan sampai kepada kesimpulan ini enggak perlu, misalkan gitu, ya justru kalau kemudian ini dianggap enggak perlu, enggak perlu bagi siapa,?..karena kalau kemudian tujuannya tadi adalah untuk perbaikan sistem untuk bisa mencegah keburukan yang lebih besar kalau ini tidak dilakukan begitu, maka ini menurut saya juga menjadi pertanyaan kita kalau di kaidah itu kan jelas ya Jadi bahwa mencegah keburukan itu harus kita utamakan daripada kebaikan, artinya apa bahwa angkat itu kita anggap sebagai sebuah ikhtiar, untuk mencegah adanya kecurangan yang akan lebih masif di masa yang akan datang, atau kemudian ini ikhtiar kita untuk bisa mencegah normalisasi kalau ada upaya-upaya yang menggunakan kekuasaan secara tidak semestinya yang kemudian ini merugikan pihak-pihak yang menjadi kontestan kalau dalam konteks Pemilu kita.

Karena itulah tujuan kita bernegara dan undang-undang kita udah jelas ya ketika undang-undang kita misalkan kita pakai undang-undang yang mana kalau konteksnya Pemilu sudah jelas jujur dan adil, nah ini terpenuhi enggak unsur-unsur itu terpenuhi enggak misalkan aspek-aspek kejujuran dan keadilan, ada enggak yang kemudian satu pihak atau dua pihak yang kemudian dicurangin, dan kemudian kecurangan ini justru dilakukan secara sistemik melalui sebuah proses yang bisa saja tidak kelihatan yang tidak terungkap, ya justru itulah kita kemudian akan kita ungkap itu kenapa kemudian bedanya dengan hukum pemilu kalau ada pidana Pemilu ya ke Bawaslu atau kemudian ke MK kalau itu udah jelas, Oh siapa nambahin suara Oh siapa mengurangi, itu tempatnya ada di sana politik kemudian ada di situ.

Tetapi kalau kemudian ada sebuah kekuasaan yang digunakan dan kemudian melibatkan instrumen-instrumen negara baik itu misalnya APBN, kemudian aparat, kemudian ASN, Kementerian BUMN, dan lain-lain, yang ini kemudian menguntungkan satu pihak atau dua pihak maka Inilah yang harus diselidiki oleh DPR sebagai apa isu pengawasan, nah silakan kemudian kalau yang bersengketa dengan KPU misalnya yaitu diproses saja jadi jalan terus partai politik kita kan enggak bicara tentang tadi disebut tentang partai terus saya kira mau PKB mau PDIP atau yang lain-lain Bahkan partai Gelora sendiri Saya kira kalau memang punya persoalan silakan juga kan misalkan itu diadukan ke Bawaslu, karena itu mekanisme yang disediakan oleh undang-undang, tetapi kalau kita bicara sesuatu yang terkait bahkan mungkin sekian tahap sebelum pemilu dan bisa mempengaruhi situasi Pemilu kita sampai hari ini, maka hal ini kita perlukan hak angket ini.

 Karena nggak mungkin Bawaslu itu yang akan bisa menyelesaikan apalagi MK karena bisa saja Justru itu adalah pihak yang akan dimintain keterangan bisa saja Kemudian KPU yang akan dipanggil, bisa juga kemudian pihak-pihak yang lain l, Entah itu aparat penegak hukum, ataukah kemudian misal ya kemudian entah itu Kapolri atau mungkin Polda atau manalah yang kita anggap dia mengetahui dia mendengar atau bahkan dianggap diduga terlibat maka DPR memiliki kewenangan secara konstitusional untuk mengundang mereka, jadi ini yang kita harapkan sehingga demokrasi tidak ternodai. Kita akan teruskan Demokrasi ini dengan dada yang yang cembar dan kepala tegak.

Kita tidak malu sekarang ini semua negara melihat kita loh…dan di dunia ini saya kira sedang melihat kita. jangan sampai capen capen yang baik, yang sudah dilakukan oleh para semua generasi-generasi sebelum kita ini lalu kemudian di titik di ujung ini lalu tidak Khusnul Khotimah… Nah kita tidak ingin su’ul Khotimah… tapi kita ingin Khusnul Khatimah, pungkas Luluk Nur Hamidah.

( Team)

23des

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ANIES BASWEDAN, MANUSIA TERMAHAL ABAD INI !!.. DAN DI DUNIA
- oleh Admin dibaca dalam: 5 menit