Eskoncer.com- Bentrok antara penduduk Pulau Rempang dan aparat keamanan berakhir ricuh. Hal ini buntut dari masalah soal pengembangan kawasan ekonomi baru proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang dan Galang, Batam.
Pulau Rempang rencananya dijadikan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Pembangunan itu ditolak oleh sejumlah warga dan berujung bentrok warga dengan aparat keamanan, dan bentrokan ini pun di duga mendapat kecaman dari para saudara kita semua dan HAM berat, unjuk rasa pun terjadi Selasa 19/09/2023 yang di duga bisa mematik rusak nya bhinneka tunggal Ika.
Rempang Eco-City dijelaskan merupakan proyek gabungan antara Otoritas Zona Bebas Indonesia (BP Batam) dan perusahaan lokal, PT Makmur Elok Graha (MEG). MEG disebut telah bekerja sama dengan pihak Xinyi Group.
Namun proyek ini membuat warga yang tinggal di perkampungan tua tradisional Melayu Rempang harus direlokasi. Ini pun ditolak warga karena nilai historis masyarakat Melayu yang telah mendiami pulau itu bahkan sebelum Indonesia merdeka.
“Situasi di Rempang adalah bagian dari praktik umum yang memandang penduduk lokal sebagai penghambat pembangunan. Ini adalah cara yang secara struktural penuh kekerasan dalam mengelola masyarakat,” pungkas dosen studi politik dan keamanan di Murdoch University di Perth, Ian Murdoch.
Sementara itu, platform publikasi analisis milik think tank ISEAS-Yusof Ishak Institute, Fulcrum, menuliskan bahwa ada ketidakpastian hukum atas tanah yang menimbulkan konflik agraria ini. Pernyataan Menteri ATR Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dikutip.
“Pergeseran penggunaan lahan di Pulau Rempang mencerminkan ketidakpastian peraturan mengenai penggunaan lahan di Indonesia secara umum. Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto mengatakan, tanah yang ditempati warga tidak memiliki sertifikat kepemilikan,” tulis artikel berjudul ‘Mengapa Proyek Nasional Rempang Eco-City Batam Menjadi Kontroversi’ itu.
“Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, kejadian di Rempang yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh keputusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mengubah status fungsional tanah. Ketidakpastian peraturan ini menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah,” tambahnya.
Berikut sederet informasi terkait Pulau Rempang.
Profil Pulau Rempang
Dilansir situs Kemdikbudristek, Pulau Rempang adalah salah satu pulau di wilayah Kecamatan Galang, yang berada di bawah wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Rempang terhubung langsung dengan Pulau Galang dan Pulau Batam melalui jembatan Barelang. Secara administratif, Pulau Rempang masuk wilayah Pemerintah Kota Batam.
Jembatan Barelang merupakan singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang, yang menjadi sebuah jembatan penyambung antarwilayah di Rempang, yang dibangun untuk memperluas Otorita Batam sebagai regulator daerah industri Pulau Batam.
Berikut profil Pulau Rempang
Luas wilayah: 165 kilometer persegi
Jumlah penduduk: 7.512 jiwa (Badan Pusat Statistik)
Mata pencaharian penduduk: Nelayan dan Pelaut
Etnis penduduk: Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat
Sejarah Singkat Pulau Rempang
Pulau Rempang masuk dalam wilayah Kota Batam berawal dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tanggal 29 Juni 1992. Saat itu, pemerintah melakukan penambahan wilayah kawasan industri Pulau Batam.
Pemerintah berpendapat, kegatan usaha di Pulau Batam meningkat, tetapi ada keterbatasan daya dukung. Kemudian, masuklah Pulau Galang dan Rempang dengan status kawasan berikat.
Selain itu, tujuan kebijaksanaan pemerintah mengintegrasikan Pulau Rempang dan Pulau Galang ke dalam wilayah kerja Otorita Batam adalah untuk masa depan pengembangan wilayah itu. Oleh karena itu, ditetapkan penambahan wilayah lingkungan kerja daerah Otorita Batam dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang, sehingga lebih dikenal dengan istilah Barelang alias Batam, Rempang, Galang.
Ben/Zun
