Jakarta -eskoncer.com- Puluhan ribu guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2026). Mereka menggelar aksi damai menuntut keadilan dalam kebijakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta percepatan Sertifikasi dan Inpassing bagi guru madrasah swasta.
Seruan keadilan menggema di depan Istana. Para guru madrasah swasta menilai, selama ini kebijakan seleksi PPPK belum sepenuhnya berpihak kepada mereka yang telah lama mengabdikan diri dalam dunia pendidikan berbasis nilai dan moral keagamaan.
“Guru madrasah adalah ujung tombak pendidikan karakter bangsa. Tapi masih banyak di antara kami yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak,” ujar salah satu orator dari perwakilan guru madrasah Jawa Tengah di sela aksi.
Diterima di Istana Negara
Dari ribuan peserta aksi, sejumlah perwakilan guru madrasah diterima langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Wakil Menteri, jajaran Direktur Jenderal Kementerian Agama, serta Staf Khusus Presiden.
Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan menjadi ruang penyampaian aspirasi utama para guru madrasah swasta. Dalam audiensi, pemerintah menyampaikan beberapa poin penting hasil pertemuan tersebut.
Tuntutan terkait PPPK guru madrasah swasta akan disampaikan langsung kepada Presiden. Pemerintah berkomitmen menyiapkan skenario lintas kementerian pada tahun 2026 untuk membahas secara komprehensif persoalan PPPK guru swasta.
Proses Sertifikasi dan Inpassing akan dipercepat penerbitan SK-nya, agar kesejahteraan para guru segera terwujud.
Audiensi lanjutan bersama Presiden akan dijadwalkan setelah Kepala Negara kembali dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Korea, dengan undangan khusus untuk organisasi profesi (Orprof) guru madrasah.
Apresiasi dan Harapan Baru
Meski belum semua tuntutan dikabulkan, para guru madrasah menyampaikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah yang menunjukkan itikad baik untuk mencari solusi bersama.
Ben
